Koreksi Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2) Dalam MENETAPKAN kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan: a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah dan Pemerintah Daerah.