Koreksi Pasal 13

(1) Bupati dapat memberikan dispensasi penggunaan Jalan untuk dilalui kendaraan angkutan barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dispensasi penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diperbolehkan untuk Jalan tersebut. (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan dispensasi kepada Kepala OPD berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.