Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelestarian Flora dan Fauna

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Blitar. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar 6. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 7. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. 8. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air. 9. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. 10. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya. 11. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 12. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. 13. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok se bagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 14. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. 15. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 16. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. 17. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 18. Flora langka adalah jenis tumbuhan yang ditetapkan untuk dilindungi di Daerah karena keberadaannya terancam punah atau terjadi penurunan populasi yang cepat tetapi tidak atau belum termasuk jenis tumbuhan/tanaman yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang­ undangan. 19. Fauna langka adalah jenis binatang/hewan yang ditetapkan untuk dilindungi di Daerah karena keberadaannya terancam punah atau terjadi penurunan populasi yang cepat tetapi belum termasuk jenis binatang/hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang­ undangan. 20. Penangkaran flora langka atau fauna langka adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan atau pembesaran jenis flora atau fauna langka tertentu dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 21. Pemanfaatan flora langka atau fauna langka adalah pemburuan, pengambilan, penangkaran, penggunaan, pengangkutan, pemindahtanganan atau perdagangan jenis flora langka atau fauna langka tertentu dalam keadaan hidup ataupun mati dan bagian­ bagiannya dari habitat alam di wilayah Daerah. 22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk mewujudkan ketertiban dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini. 23. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan perlindungan hutan, flora dan fauna langka untuk menjamin pemanfaatannya secara lestari dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis flora dan atau fauna di Daerah. 24. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjadi kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaanekaragaman dan nilainya.