Koreksi Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hoc pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.