Koreksi Pasal 4

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. (3) Tugas pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang dipilih dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.