Koreksi Pasal 13

Dalam penyelenggaraan penanganan kemiskinan, pemerintah Daerah bertugas: a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan; d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program; e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.