Koreksi Pasal 33

(1) Bupati memfasilitasi hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola: a. inti plasma; b. sub kontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. bagi hasil; g. kerjasama operasional; h. penyumberluaran (outsourcing); dan i. bentuk kemitraan lainnya. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi sesuai dengan pola kemitraan.