Koreksi Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan desa wisata. (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan desa wisata daerah. (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.