Koreksi Pasal 8

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak; (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Kenaikan NJOP hasil penilaian; b. Bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau; c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.