PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

TEMPAT PEMAKAMAN FASILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN

Pasal 20

(1) Pelaku pembangunan yang membangun perumahan dan Rumah Susun wajib menyediakan tempat pemakaman yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang sosial. (2) Luas tanah makam fasilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pelaku pembangunan perumahan minimal sebesar 2% (dua per seratus) dari total luas Tanah yang diajukan dalam permohonan pengesahan rencana tapak (site plan) perumahan. (3) Luas tanah makam fasilitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pelaku pembangunan Rumah Susun minimal sebesar 2% (dua per seratus) dari total luas lantai bangunan yang diajukan dalam permohonan pengesahan rencana tapak (site plan) perumahan. (4) Denah atau lokasi makam harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pengesahan rencana tapak (site plan) pembangunan perumahan atau pembangunan Rumah Susun yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah di wilayah lokasi makam. (5) Kriteria lahan untuk tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lahan siap bangun dan mudah diakses. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan lisan, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; b. peringatan tertulis, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berikutnya; jdih.banyumaskab.go.id c. penghentian kegiatan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; d. pencabutan izin lokasi yang telah diberikan. 13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Tanah makam fasilitas yang diperoleh dari pengembang perumahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Tempat pemakaman yang disediakan sendiri oleh pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan oleh pelaku pembangunan kepada Pemerintah Daerah dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan. 14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan permukiman harus melakukan pembinaan dan pengawasaan pengelolan pemakaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 12 Januari 2023 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 13 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd WAHYU BUDI SAPTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-2/2023) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H. Penata Tingkat I NIP. 197505312009031002 jdih.banyumaskab.go.id