Koreksi Pasal 22

(1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Bupati MENETAPKAN Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. (2) Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati mengenai kebijakan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. (3) Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari : a. Pemerintah Daerah; b. Pesantren; c. akademisi; d. instansi vertikal di Daerah; dan e. tokoh masyarakat. (4) Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Masa kerja Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.