Koreksi Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan pengawasan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Badan Publik, Pemerintah Daerah dapat membentuk KID. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.