Koreksi Pasal 47

(1) Penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif pada jabatan tertentu dalam rangka alih teknologi dan keahlian. (2) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemberi Kerja mendapatkan pengesahan RPTKA dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan. (3) Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan. (4) Setiap Pemberi Kerja wajib melakukan pembayaran DKPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.