Koreksi Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN kebijakan perluasan kesempatan kerja. (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan tim koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.