Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kee...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5); dan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar. 3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dengan persetujuan bersama Bupati. 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 6. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 10. Pemunggutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek, subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 11. Mendirikan Bangunan adalah suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara. 12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 14. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah. 15. Luas Total Lantai yang selanjutnya disingkat LLt adalah luas total lantai bangungan. 16. Standar Harga Satuan Tertinggi adalah Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN. 17. Indeks Lokalitas yang selanjutnya disebut Ilo adalah persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%. 18. Indeks Terintegrasi yang selanjutnya disingkat It adalah faktor pengali antara indeks fungsi dan faktor kepemilikan bangunan gedung dengan jumlah perkalian nilai klasifikasi dan nilai parameter bangunan gedung. 19. Indeks Bangunan Gedung Terbangun yang selanjutnya disingkat Ibg adalah nilai jenis pembangunan dengan klasifikasi bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi atau pelestarian/pemugaran. 20. Luas Lantai ke-i yang selanjutnya disingkat LLi adalah nilai koefisien jumlah lapis/lantai ke-I pada bangunan gedung. 21. Luas Basemen ke-i yang selanjutnya disingkat LBi adalah nilai koefisien jumlah lapis/lantai basemen ke-i pada bangunan gedung. 22. Indeks Fungsi yang selanjutnya disingkat If adalah nilai indeks fungsi suatu bangunan Gedung dengan klasifikasi Usaha, Usaha (UMKM-Prototipe), Hunian, Keagamaan, Fungsi Khusus, Sosial Budaya atau Ganda/Campuran. 23. Bobot Parameter yang selanjutnya disingkat Bp adalah nilai parameter berdasarkan klasifikasi kompleksitas, permanensi atau ketinggian suatu bangunan gedung. 24. Indeks Parameter yang selanjutnya disingkat Ip adalah nilai parameter berdasarkan parameter sederhana, tidak sederhana, permanen, non permanen atau koefisien jumlah lantai suatu bangunan gedung. 25. Faktor Kepemilikan yang selanjutnya disingkat Fm adalah nilai parameter berdasarkan faktor kepemilikan atas nama negara atau perorangan/badan usaha dari suatu bangunan gedung. 26. Indeks Prasarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat I adalah nilai indeks pembangunan baru atau rehabilitasi/renovasi berdasarkan klasifikasi rusak sedang atau rusak berat dari suatu bangunan gedung. 27. Indeks Bangunan Gedung Terbangun yang selanjutnya disingkat Ibg adalah nilai indeks terbangun dari suatu bangunan gedung. 28. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat HSPBG adalah satuan harga retribusi yang ditetapkan daerah berdasarkan jenis prasarana bangunan gedung. 29. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah berupa sertifikat yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya sebagai pernyataan bahwa bangunan yang bersangkutan laik fungsi dan dapat digunakan dengan benar sesuai rencana. 30. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah bukti yang diperoleh bersamaan dengan SLF. 31. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah INDONESIA. 32. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 33. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagai Penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah. 34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 40. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 41. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Koreksi

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan Pemerintah Daerah sebagai objek Retribusi yang dipungut dengan nama: a. Retribusi PBG dipungut Retribusi atas pelayanan penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung. b. Retribusi PTKA dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah. 3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu: a. retribusi PBG; dan b. retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA. 4. Ketentuan Bagian Kesatu pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Objek Retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF. (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plang/label SLF. (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan: a. pembangunan baru; b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan c. PBG perubahan untuk: 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2. perubahan lapis Bangunan Gedung; 3. perubahan luas Bangunan Gedung; 4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan. 6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Koreksi

(1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF. (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG. 7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

(1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ilo dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau b. Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung. (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk: a. Bangunan Gedung; dan b. prasarana Bangunan Gedung. (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas: a. Luas Total Lantai; b. Indeks Terintegrasi; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: a. Volume; b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 9. Ketentuan Paragraf 4 pada Bagian Kesatu BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut. 11. Ketentuan Paragraf 4A pada Bagian Kesatu BAB IV dihapus. 12. Ketentuan Pasal 11A dihapus. 13. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Koreksi

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk: a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg. b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: : V x I x Ibg x HSpbg. (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm). (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang digunakan dalam perhitungan Retribusi PBG merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan dalam HSBGN. (5) HSBGN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati. (6) Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan melalui Keputusan Bupati. (7) Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan persentase pengali terhadap SHST ditetapkan sebagaimana tabel berikut. Hunian Sederhana 0,5 0,5 0,5 0,4 Usaha Mikro 0,4 0,4 0,4 0,3 Non Mikro 0,5 0,5 0,5 0,5 Sosial Budaya 0,3 0,3 0,3 0,3 Khusus 0,5 0,5 0,5 0,5 Fungsi Bangunan Keterangan Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Lingkungan INDEKS LOKALITAS Tidak Sederhana 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 PAUD s / d SLTA Sosial Budaya 0,1 0,1 0,1 0,1 Perguruan Tinggi 0,2 0,2 14. Ketentuan Bagian Kelima pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Koreksi

(1) Objek Retribusi PTKA yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah. (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 16. Ketentuan Pasal 30B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30B

Koreksi

(1) Subjek Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah Pemberi Kerja TKA di wilayah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi. 17. Ketentuan Pasal 30C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30C

Koreksi

Retribusi pengesahan RPTKA Perpanjangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 18. Ketentuan Pasal 30D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30D

Koreksi

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA. 19. Ketentuan Paragraf 4 Prinsip Penetapan Struktur pada Bagian Kelima BAB IV dihapus. 20. Ketentuan Pasal 30E dihapus. 21. Ketentuan Pasal 30F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30F

Koreksi

(1) Struktur dan besarnya tarif RPTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa. (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak USD 100 (seratus dollar amerika serikat) per orang per bulan. (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi. (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai jenis tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian dibidang ketenagakerjaan. 22. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Koreksi

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 23. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Koreksi

(1) Masa Retribusi PBG adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan. (2) Masa Retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan ditetapkan sesuai jangka waktu berlakunya pengesahan RPTKA perpanjangan. 24. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 25. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XVA dan BAB XVB, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XVA KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVB KETENTUAN PERALIHAN LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 1. Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung JENIS BANGUNAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG HSBGN KABUPATEN BANJAR RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG : LLt : Luas Total Lantai. SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%. It : Indeks Terintegrasi. Ibg : Indeks BG Terbangun. LLi : Luas Lantai ke-i. LBi : Luas Basemen ke-i. If : Indeks Fungsi. bp : Bobot Parameter. Ip : Indeks Parameter. Fm : Faktor Kepemilikan. Nilai Retribusi (NR) BG : LLt x (Ilo x SHST) x It x lbg LLt : ∑ ( LLi + LBi ) It a : If x ∑ ( bp x lp ) x Fm Keterangan : a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah MENETAPKAN HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST. c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di simbg.pu.go.id. 2. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung NO JENIS PRASARANA BANGUNAN HARGA SATUAN PRASARANA (HSpbg) INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG PEMBANGUN AN BARU RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BG RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BG 1 Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman Pagar Rp25.000/m' 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Tanggul / Retaining Wall Rp16.000/m' 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Turap Batas Kaveling / Persil Rp16.000/m' 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 2 Konstruksi Penanda Masuk Lokasi Gapura Rp20.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Gerbang Rp20.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 3 Konstruksi Perkerasan Jalan Rp4. 000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Lapangan Upacara Rp3.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Lapangan Olah Raga Terbuka Rp8.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 4 Konstruksi Perkerasan Aspal,Beton Rp8.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 5 Konstruksi Perkerasan Grassblock Rp5.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 6 Konstruksi Penghubung Jembatan Rp50.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Box Culvert Rp50.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 7 Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) Rp25.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 8 Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberang an Orang / Barang) Rp25.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah / Underpass) Rp50.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 10 Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah Kolam Renang Rp20.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Kolam Pengolahan Air Reservoir di Bawah Tanah Rp10.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 11 Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan Rp12.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 12 Konstruksi Menara Menara Reservoir Rp100.000/5m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Cerobong Rp100.000/5m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 13 Konstruksi Menara Air Rp100.000/5m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 14 Konstruksi Monumen Tugu Rp5.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Patung Rp2.500.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Di dalam Persil Rp100.000/Unit 1.00 0,65 x 50% 0,45 x 50% Di Luar Persil Rp150.000/Unit 1.00 0,65 x 50% 0,45 x 50% 15 Konstruksi Instalasi /Gardu Listrik Instalasi Listrik Rp1.500.000/Unit (Luas Maks. 10 m2) Apabila unit lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan Rp150.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Instalasi Telepon / Komunikasi Rp1.500.000/Unit (Luas Maks. 10 m2) Apabila unit lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan Rp150.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Instalasi Pengolahan Rp1.500.000/Unit (Luas Maks. 10 m2) Apabila unit lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan Rp150.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 16 Konstruksi Reklame / Papan Nama Billboard Papan Iklan Rp1.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar) Rp1.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 17 Fondasi Mesin (Di Luar Bangunan) Rp500.000/Unit Mesin 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Konstruksi Menara Televisi Rp10.000.000/Unit (Tinggi Maks. 100m, selebihnya dihitung kelipatannya) 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 19 Konstruksi Antena Radio 1) Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 25-50m Rp5.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Ketinggian 51-75m Rp10.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Ketinggian 76- 100m Rp15.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Ketinggian 101- 125m Rp20.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Ketinggian 126- 150m Rp25.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Ketinggian > 150m Rp35.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 2) Sitem Guy Wire / Bentang Kawat Ketinggian 0-50m Rp3.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Ketinggian 51-75m Rp6.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Ketinggian 76- 100m Rp10.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Ketinggian > 100m Rp15.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 20 Konstruksi Antena (Tower Telekomuni kasi) Menara Bersama (a).Ketinggian < 25m Rp20.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% (b).Ketinggian 25- 50m Rp45.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% (c).Ketinggian > 50m Rp75.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% Menara Mandiri (a).Ketinggian < 25m Rp20.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% (b).Ketinggian 25- 50m Rp45.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% (c).Ketinggian > 50m Rp75.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 21 Tangki Tanam Bahan Bakar Rp3.000.000/Unit 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 22 Pekerjaan Drainase (Dalam Persil) 1) Saluran Rp1.000/m' 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 2) Kolam Tampung Rp5.000/m2 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% 23 Konstruksi Penyimpan an / Silo Rp50.000/m3 1.00 0.65 x 50% 0,45 x 50% RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG : Retribusi Prasarana BG : V x I x Ibg x HSpbg V : Volume. I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung. Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun. HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung. RETRIBUSI TOTAL PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) : Retribusi Total PBG = Nilai Retribusi (NR) BG + Retribusi Prasarana BG B. INDEKS TERINTEGRASI (IT) Tabel Indeks Terintegrasi (IT) Fungsi Indeks Fungsi (If) Klasifikasi Bobot Parameter (bp) Parameter Indeks Parameter (Ip) Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhana b. Tidak Sederhana 1 2 Usaha (UMKM -Prototipe) 0,5 Permanensi 0,2 a. Non Permanen b. Permanen 1 2 Hunian a. < 100m² dan < 2 lantai 0,15 Ketinggian 0,5 *).Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai *).Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai b. > 100m² dan > 2 lantai 0,17 Keagamaan 0 Fungsi Khusus 1 Sosial Budaya 0,3 Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha 0 1 Ganda/Campuran a. Luas < 500m² dan < 2 lantai 0,6 b. Luas > 500m² dan > 2 lantai 0,8 C. KOEFISIEN JUMLAH LANTAI Tabel Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai Basemane 3 Lapis + (n) 1,393 + 0.1 (n) 19 1,541 41 1,768 Basemane 3 Lapis 1,393 20 1,556 42 1,775 Basemane 2 Lapis 1,299 21 1,570 43 1,782 Basemane 1 Lapis 1,197 22 1,584 44 1,789 1 1 23 1,597 45 1,795 2 1,090 24 1,610 46 1,801 3 1,120 25 1,622 47 1,807 4 1,135 26 1,634 48 1,813 5 1,162 27 1,645 49 1,818 6 1,197 28 1,656 50 1,823 7 1,236 29 1,666 51 1,828 8 1,265 30 1,676 52 1,833 9 1,299 31 1,686 53 1,837 10 1,333 32 1,695 54 1,841 11 1,364 33 1,704 55 1,845 12 1,393 34 1,713 56 1,849 13 1,420 35 1,722 57 1,853 14 1,445 36 1,730 58 1,856 15 1,468 37 1,738 59 1,859 16 1,489 38 1,746 60 1,862 17 1,508 39 1,754 60 + (n) 1,862 + 0,003 (n) 18 1,525 40 1,761 Keterangan :  Untuk baseman disebut Koefisien Jumlah Lapis.  Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai.  Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis baseman pada bangunan gedung.  Diatas 3 Lapis basemane, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.  Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal I

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 30A

Pasal 30B

Pasal 30C

Pasal 30D

Pasal 30F

Pasal 31

Pasal 34