Koreksi Pasal 68
PERDA Nomor 1 Tahun 2023 | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023-2043
Teks Saat Ini
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan konservasi perairan;
2. kegiatan perikanan;
3. kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air;
4. kegiatan pengamanan sungai, sempadan, Daerah Tangkapan Air, dan Resapan Air;
5. pengamanan tepi danau;
6. Infrastruktur Sumber Daya Air;
7. bangunan pengambilan air baku;
8. konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atas Badan Air;
9. Jaringan Mitigasi Bencana;
10. kegiatan penerapan teknologi alami dan/atau buatan untuk pelestarian serta pemulihan kualitas Badan Air;
11. konstruksi bangunan prasarana sumber daya air; dan
12. kegiatan pengerukan sedimentasi atau normalisasi dan pemeliharaan Badan Air.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
1. kegiatan Pariwisata yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
2. kegiatan spiritual, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
3. kegiatan penunjangan angkutan perairan yang tidak merusak kawasan sekitar Badan Air;
4. konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
5. kegiatan penggalian batu, pasir dan tanah liat tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebaran jenis spesies asing;
2. kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perikanan;
www.jdih.banglikab.go.id
3. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. kegiatan budi daya lain yang mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas Badan Air.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa penerapan wujud lansekap dan tata bangunan wajib memperhatikan:
1. menggunakan material ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. disesuaikan dengan karakter sosial budaya Masyarakat setempat serta mengacu pada konsep Catus Patha, hulu-teben dan tri mandala;
3. disesuaikan dengan tema Kawasan, menerapkan nilai arsitektur tradisional Bali dan budaya setempat;
4. terintegrasi secara serasi sesuai konsep tata pawidangan Desa Adat setempat; dan
5. Pemanfaatan Ruang yang bertampalan dengan Kawasan Tempat Suci dan Kawasan Suci mengacu pada ketentuan kearifan lokal serta Bhisama Kesucian Pura.
Koreksi Anda