PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023-2043

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

RUANG LINGKUP

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW Kabupaten ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: a) memperhatikan harga pasaran setempat; b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan www.jdih.banglikab.go.id Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023-2043

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

Pasal 90

BAB XI

Pasal 91

BAB XII

Pasal 92

BAB XIII

Pasal 93

BAB XIV

Pasal 94

BAB XV

Pasal 95

BAB XVI

Pasal 96

Pasal 97