Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang ALOKASI DANA DESA.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 7. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah. 9. Perimbangan keuangan antara Kabupaten dan Desa adalah alokasi dana yang dialokasikan berdasarkan besar dana minimum ditambah dengan besar alokasi dana berdasarkan komponen variabel. 10. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa. 11. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan. 12. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya demi untuk kebutuhan masyarakat setempat.