PERDA

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN REKLAME

PERDA Nomor 44 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah. 4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 5. Dinas adalah Satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah. 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. 7. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan meliputi perizinan, penataan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika atau Satuan Kerja yang membidangi urusan kewenangan di bidang perizinan Kabupaten Bangka Tengah. 9. Tim Teknis Perizinan Reklame adalah gabungan/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu, yang ditunjuk oleh Bupati. 10. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang memiliki izin baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 11. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk penataan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 12. Pengelolaan Titik Lokasi Reklame adalah kegiatan yang meliputi penataan, pemeliharaan titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame. 13. Titik lokasi reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame. 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya. 15. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame yang telah disediakan. 16. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial. 17. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

BAB 1

Izin Tetap

Pasal 8

Koreksi

Untuk memperoleh Izin Tetap, setiap badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan menandatangani formulir diatas meterai; b. Surat Kuasa apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain; c. fotocopy identitas diri Pemohon (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi); d. fotocopy akta pendirian dan NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum; e. denah rencana lokasi, ukuran dan design reklame; f. Surat Pernyataan kesediaan menanggung resiko dan khusus untuk reklame berukuran lebih dari 24 M2, diwajibkan mengasuransikan bangunan reklame; g. Surat Izin Penggunaan Tanah dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah untuk penggunaan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah); h. menyampaikan data-data/surat keterangan/surat pernyataan hubungan hukum antara Pemohon dengan pemilik tanah dalam hal pemohon bukan pemilik tanah, dalam bentuk : 1. perjanjian sewa menyewa; 2. perjanjian pinjam pakai; atau 3. perjanjian dalam bentuk lain. i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame; j. Surat Pernyataan kesediaan untuk membongkar bangunan reklame bila masa berlaku izin habis; k. menyerahkan uang jaminan pembongkaran berupa deposito sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai konstruksi;

Pasal 9

Izin Reklame Tetap yang akan habis masa berlakunya, dalam tenggang waktu 28 (dua puluh delapan) hari sebelum berakhir masa berlaku, Pemegang izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin.

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh Izin Insidentil, setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Surat Permohonan pemasangan reklame yang ditandatangani oleh Pemohon diatas meterai; b. fotocopy identitas diri Pemohon (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi); c. Surat Pernyataan kesediaan menanggung resiko; d. Denah lokasi; dan e. menyerahkan uang jaminan pembongkaran berupa deposito sebesar 5% (lima persen) dari nilai sewa reklame. (2) Pada saat pembayaran pajak dan pengambilan Surat Izin, masing- masing diberikan stiker sebagai tanda legalitas yang harus ditempel pada masing-masing reklame.

Pasal 11

Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali.

BAB VI

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Surat Keterangan Sementara atau Izin Pemasangan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pemasangan reklame yang menggunakan konstruksi bangunan besi, beton dan kayu yang struktural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. unsur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal; c. unsur Dinas Pekerjaan Umum; d. unsur Satuan Polisi Pamong Praja; dan e. unsur Kecamatan. (4) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib : a. membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pajak reklame; b. membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi izin tetap; c. membayar retribusi lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah; dan d. menyetor jaminan biaya penurunan dan atau pembongkaran reklame. (5) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, selanjutnya digunakan sebagai biaya operasional penurunan dan atau pembongkaran reklame jika penyelenggara reklame melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

(1) Apabila Pemegang Izin telah menurunkan dan atau membongkar reklame sebelum jatuh tempo, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k dan Pasal 10 ayat (1) huruf e, dapat diambil oleh Pemegang Izin. (2) Jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran untuk pengelolaannya dititipkan pada rekening khusus Dinas atau Satuan Kerja yang membidangi urusan kewenangan dibidang Perizinan.

Pasal 14

(1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklame serta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis. (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Reklame yang baru dan membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka izin dicabut oleh Pejabat yang berwenang. (2) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan. (3) Apabila Pemohon Reklame Tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Sementara pemasangan reklame, Penyelenggara Reklame tidak menindaklanjuti proses perizinannya, maka permohonan batal demi hukum, sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat di mohon oleh pihak lain.

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

BAB XI

Pasal 21

Pasal 22