PERDA

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

PERDA Nomor 40 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kelima

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 35

Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Penangulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 36

BAB Kesebelas

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 78

Koreksi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 79

Koreksi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 80

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 81

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, terdiri atas : a. 1 (satu) Kepala Satuan; b. 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha; c. 4 (empat) Seksi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 84

(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, terdiri dari : a. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah; b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; c. Seksi Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana; dan d. Seksi Perlindungan Masyarakat. (2) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 29 November 2011 BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto ERZALDI ROMAN Diundangkan di Koba pada tanggal 29 November 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, Cap/dto IBNU SALEH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 160 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 40 TAHUN 2011 TANGGAL : 29 November 2011 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto ERZALDI ROSMAN KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN SUB BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BIDANG KESATUAN BANGSA SUB BIDANG PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN SUB BIDANG KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN BIDANG POLITIK SUB BIDANG HUBUNGAN PARPOL DAN LEMBAGA SWADAYA MAYARAKAT SUB BIDANG INFOORMASI KELEMBAGAAN SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUBBAG KEUANGAN UPT BADAN SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 40 TAHUN 2011 TANGGAL : 29 November 2011 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BUPATI BANGKA TENGAH, Cap/dto ERZALDI ROSMAN KEPALA SATUAN SEKSI PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS, SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

BAB Kelima

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kelima

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB Kesebelas

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal II