PERDA

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

PERDA Nomor 39 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Bangka Tengah. 7. Dinas adalah Satuan Kerja yang menangani kewenangan di bidang pertambangan Kabupaten Bangka Tengah. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di pertambangan mineral dan batubara. 9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. 12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. 13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. 15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 17. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. 18. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. 19. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. 20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. 23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya. 26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral. 29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 30. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. 31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 33. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. 34. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan sebagai bukti kesanggupan serta kemampuan Perusahaan untuk melakukan kegiatan Eksplorasi. 35. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. 36. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakaan oleh Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. 37. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. 38. Iuran Eksplorasi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang telah diperoleh dari usaha pertambangan eksplorasi satu atau lebih bahan galian. 39. Iuran Tetap adalah iuran yang harus dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada suatu wilayah IUP/IPR. 40. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang telah diperoleh dari usaha pertambangan operasi produksi satu atau lebih bahan galian. 41. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 42. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. 43. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. 44. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 45. Mineral bukan logam jenis tertentu adalah batugamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 5

Koreksi

(1) WP merupakan bagian dari tata ruang Nasional sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. (2) WP ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur, Bupati dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (3) WP terdiri atas : a. WUP; b. WPR; dan c. WPN.

Pasal 6

Koreksi

(1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Pemerintah Daerah berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada wilayah daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Bupati berkoordinasi dengan Menteri untuk membangun sistem informasi WP yang terintegrasi dengan sistem informasi WP yang dikelola oleh Menteri. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyeragamkan sistem koordinat pemetaan dan peta dasar dalam penerbitan WIUP dan WPR. (3) Sistem koordinat pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.

Pasal 9

(1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam satu WPR. (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Dalam rangka penetapan WPR, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan eksplorasi yang wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur. (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa : a. peta, yang terdiri atas : 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau 2. peta geokimia dan geofisika. b. perkiraan sumber daya dan cadangan. (5) Data dan informasi hasil eksplorasi diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral. (6) Peta potensi/cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral. (7) Bupati menyampaikan potensi/cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (6), beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri. (8) Peta potensi/cadangan mineral, dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Pasal 10

(1) Dalam MENETAPKAN WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di kantor desa/ kelurahan dan kantor dinas. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan : a. peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas; b. daftar koordinat; dan c. daftar pemegang hak atas tanah dalam WPR.

Pasal 11

(1) Jika wilayah dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

(1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi kriteria : a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. merupakan wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; (2) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WPR harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. tidak tumpang tindih dengan WIUP dan WPN; dan b. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Ketentuan mengenai WPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB Ketiga

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 9

Koreksi

(1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam satu WPR. (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Dalam rangka penetapan WPR, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan eksplorasi yang wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur. (4) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa : a. peta, yang terdiri atas : 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau 2. peta geokimia dan geofisika. b. perkiraan sumber daya dan cadangan. (5) Data dan informasi hasil eksplorasi diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral. (6) Peta potensi/cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral. (7) Bupati menyampaikan potensi/cadangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (6), beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri. (8) Peta potensi/cadangan mineral, dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Pasal 10

(1) Dalam MENETAPKAN WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di kantor desa/ kelurahan dan kantor dinas. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan : a. peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas; b. daftar koordinat; dan c. daftar pemegang hak atas tanah dalam WPR.

Pasal 11

(1) Jika wilayah dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

(1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi kriteria : a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. merupakan wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; (2) selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), WPR harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a. tidak tumpang tindih dengan WIUP dan WPN; dan b. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Ketentuan mengenai WPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 14

Koreksi

Usaha pertambangan mineral digolongkan atas: a. pertambangan mineral logam; b. pertambangan mineral bukan logam; dan c. pertambangan batuan.

Pasal 15

Koreksi

Penggolongan komoditas dalam pertambangan mineral terdiri atas 3 (tiga) golongan sebagai berikut : a. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin; b. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; c. mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 16

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilaksanakan dalam bentuk : a. Izin Usaha Pertambangan (IUP). b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Kegiatan Usaha pertambangan dapat dilaksanakan di WIUP atau WIPR setelah mempunyai IUP atau IPR dari Bupati. (2) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WIPR. (3) Luas dan batas WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati. (4) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati sesuai dengan kewenangannya. (5) WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) IUP terdiri atas dua tahap : a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan.

Pasal 20

IUP diberikan melalui tahapan : a. Pemberian WIUP; dan b. Pemberian IUP.

Pasal 21

Pasal 22

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi. (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. (3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membentuk badan usaha baru. (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan komoditasnya.

Pasal 23

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 17

Koreksi

(1) Kegiatan Usaha pertambangan dapat dilaksanakan di WIUP atau WIPR setelah mempunyai IUP atau IPR dari Bupati. (2) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WIPR. (3) Luas dan batas WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati. (4) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati sesuai dengan kewenangannya. (5) WIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) IUP terdiri atas dua tahap : a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan.

Pasal 20

IUP diberikan melalui tahapan : a. Pemberian WIUP; dan b. Pemberian IUP.

Pasal 21

Pasal 22

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi. (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. (3) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membentuk badan usaha baru. (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan komoditasnya.

Pasal 23

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

(1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya : a. nama perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR); d. jaminan kesungguhan; e. modal investasi; f. perpanjangan waktu tahap kegiatan; g. hak dan kewajiban pemegang IUP; h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; i. jenis usaha yang diberikan; j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; k. perpajakan; l. penyelesaian perselisihan; m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan n. izin lingkungan. (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya : a. nama perusahaan; b. luas wilayah; c. lokasi penambangan; d. rencana umum tata ruang; e. lokasi pengolahan dan pemurnian; f. pengangkutan dan penjualan; g. modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik; h. jangka waktu berlakunya IUP; i. jangka waktu tahap kegiatan; j. penyelesaian masalah pertanahan; k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang; l. dana jaminan reklamasi dan pascatambang; m. perpanjangan IUP; n. hak dan kewajiban pemegang IUP; o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; p. perpajakan; q. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi; r. penyelesaian perselisihan; s. keselamatan dan kesehatan kerja; t. konservasi mineral; u. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri; v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik; w. pengembangan tenaga kerja INDONESIA; x. pengelolaan data mineral; y. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral; dan z. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi dan memperoleh rekomendasi dinas teknis. (3) Tata cara dan persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

BAB 3

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

Pasal 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB 1

BAB 2

BAB VII