PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANGKA TENGAH PRIMA MENJADI BUMD PERSEROAN TERBATAS (PT) BANGKA TENGAH PRIMA

PERDA Nomor 11 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 6. Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima yang selanjutnya disingkat PD BTP adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali untuk ditentukan lain dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. 7. Perseroan Terbatas Bangka Tengah Prima yang selanjutnya disingkat PT BTP adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG ini serta peraturan pelaksanaannya. 8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG ini dan/atau anggaran dasar. 3 11. Likuidasi adalah proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan.

BAB Kedua

Direksi

Pasal 13

Koreksi

(1) PT BTP dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur. (2) Calon direksi perseroan harus memenuhi syarat-syarat : a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. memilik integritas, loyalitas dan dedikasi; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha perseroan; d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 7 f. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah/Direksi BUMD dan/atau perusahaan swasta lainnya; g. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam partai politik; h. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan i. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. (3) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat. a. tidak dinyatakan pailit; b. tidak dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan rugi atau pailit; dan/atau c. tidak melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau pidana umum lainnya. (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (5) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus dinyatakan lulus sebagai calon direksi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan yang akan diusulkan kepada RUPS. (6) Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk oleh Komisaris dengan anggota 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur : a. pemegang saham sesuai dengan urutan besarnya penyertaan saham yang memiliki saham mayoritas pertama dan kedua maksimal 2 (dua) orang; b. 2 (dua) orang unsur dari DPRD Kabupaten Bangka Tengah, yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD; dan c. 1 (satu) orang unsur dari Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. (7) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT BTP.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANGKA TENGAH PRIMA MENJADI BUMD PERSEROAN TERBATAS (PT) BANGKA TENGAH PRIMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

BAB VII

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

BAB X

Pasal 16

Pasal 17

BAB XI

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19

BAB XIII

Pasal 20

BAB XIV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23