Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 4 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah. 5. Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 6. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil tertentu. 7. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. 8. Badan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat negara yang berwenang dan diperlakukan sebagai subjek hukum. 9. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya terpadu yang meliputi perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya. 10. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumber daya alam dan jasa lingkungannya yang didukung Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan dunia usaha dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya terumbu karang. 11. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae. 12.Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu sistem ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas didalam perairan sekitarnya. 13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup. 14. Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam. 15.Pemanfaatan adalah pemakaian organisme, ekosistem secara berkelanjutan dan sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui kemampuan memperbaharui dirinya. 16. Pemangku kepentingan adalah individu dan atau kelompok atau masyarakat atau akademisi yang mempunyai kepentingan langsung dalam pengelolaan terumbu karang atau sumberdayanya. 5 17.Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan proaktif dalam kegiatan pengelolaan ekosistem terumbu karang. 18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 19.Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 20.Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan perbatasan pertemuan antara darat dan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir. 21. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air terendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk MENETAPKAN titik terluar di pantai wilayah laut. 22.Hak Tradisional adalah hak masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan pemanfaatan sumberdayanya, dengan didasarkan kepada praktek kebiasaan masyarakat lokal tersebut, yang tidak bertentangan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan.