Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KED...

Pasal 10

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan (2) Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan sebagai berikut : a. rawat jalan dan rawat darurat; b. rawat inap dan perawatan khusus; c. tindakan medik dan terapi non operatif; d. tindakan medik dan terapi operatif; e. tindakan medik gigi dan mulut; f. pemeriksaan laboratorium; g. pemeriksaan radiologi; h. elektro medik; i. rehabilitasi medik; j. pelayanan farmasi; k. pemulasaraan jenazah; l. mobil ambulance dan mobil jenazah; m. pelayanan jasa laundry; n. paket pasien rawat inap; o. pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan medik; p. administrasi medik; q. pelayanan Unit Tranfusi Darah; (3) Besaran tarif retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 3. Ketentuan Diantara BAB V dan BAB VI disispkan 5 (lima) bab, yakni BAB V A, BAB V B, BAB V C, BAB V D, dan BAB V E sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB V A WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 A Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah daerah. BAB V B TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 10 B (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dahului dengan Surat Teguran. (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 C (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB V C SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10 D Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB V D PENAGIHAN Pasal 10 E (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V E PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 10 F (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 10 G (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati MENETAPKAN Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut : (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 3 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 10

Pasal II