Koreksi Pasal 19

(1) Untuk mendapat Perizinan Berusaha, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup harus memiliki : a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan apabila : a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. (3) Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha berbasis risiko.