Koreksi Pasal 11

(1) Dalam rangka pelayanan pencatatan sipil di daerah, Bupati mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil yang berkedudukan pada Instansi Pelaksana. (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil. (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.