Koreksi Pasal 10

(1) Rencana aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Rencana aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. arah dan strategi; b. sasaran dan target; dan c. program dan kegiatan. (3) Rencana aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (4) Rencana aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.