Koreksi Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyediaan pedoman dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. bimbingan teknis dan pelatihan; c. penyediaan fasilitas; d. pemantauan; dan e. evaluasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.