Koreksi Pasal 7

(1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri. (2) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: a. salinan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan; b. surat keterangan bekerja pada bidang operasional penegakan hukum dari unit kerja Calon PPNS yang diusulkan; c. salinan ijazah terakhir yang dilegalisir; d. Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir; e. salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir; f. salinan STTPP Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir; dan g. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan Calon PPNS yang bersangkutan berbadan sehat. (3) Lampiran Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).