Koreksi Pasal 13

(1) Kegiatan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan oleh DPMPTSP. (2) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari: a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki; b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal dan peraturan perundang- undangan; atau c. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan di bidang Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.