Koreksi Pasal 104

(1) Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat, untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Masyarakat dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.