Koreksi Pasal 9

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum. (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau b. instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1) kewenangan; 2) materi muatan; atau 3) kebutuhan. (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.