Koreksi Pasal 20

(1) Metode omnibus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang- undangan dengan: a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jeni jenis dan hirarkinya sama. dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. (2) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundangundangan tersebut.