Koreksi Pasal 15

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD atau pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD atau pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.