Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 6. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan dijadikan sebagai wilayah/fasilitas umum tempat parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 7. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir di luar badan jalan yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 8. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.