PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

PERDA Nomor 3 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. 7. Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut KPP Daerah adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan oleh Bupati. 8. Kepala KPP Daerah adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung. 9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari KPP. 10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh KPP Daerah kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. 11. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP. 12. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/ modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut. 13. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 14. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. 15. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/ atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. 16. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang. 17. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. 18. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. 19. Pejabat Penerbit TDP adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan di wilayah kerjanya. 20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB III

KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT, DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak memperoleh SIUP/ mulai menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 5

(1) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan pada KPP Daerah tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan. (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPP Daerah.

Pasal 6

(1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari: a. perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN); b. perusahaan kecil perorangan; atau c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/ atau laba. (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri; b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya. (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Daerah di tempat kedudukan perusahaan. (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan. (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang telah disediakan di KPP Daerah dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas selaku Kepala KPP Daerah. (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya. (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan. (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan. (7) Kepala KPP Daerah mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap. (8) Pengesahan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan biaya. (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. (10) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. (11) Penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap. (12) Penolakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh KPP Daerah secara tertulis kepada perusahaan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan surat penolakan. (13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang. (14) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya. (15) Kepala KPP Daerah menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

Pasal 8

(1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen-dokumen kelengkapannya. (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Perseroan Terbatas (PT) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan ; atau b. Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 9

(1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut: a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan; b. perubahan nama perusahaan; c. perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan; d. perubahan alamat perusahaan; e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau f. khusus untuk Perseroan Terbatas termasuk perubahan Anggaran Dasar. (2) Setiap Perusahaan wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPP Daerah disertai alasan perubahan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan. (3) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti. (4) Kepala KPP Daerah menerbitkan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap. (5) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada KPP Daerah dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP. (6) Kepala KPP Daerah mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada buku induk perusahaan. (7) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan keputusan pembatalan oleh Kepala KPP Daerah.

Pasal 11

(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Provinsi Bali paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP Daerah. (3) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar. (5) Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan Kepala KPP Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.

Pasal 12

Pasal 13

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

Pasal 14

(1) TDP yang hilang atau rusak wajib dilakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada KPP Daerah. (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli. (3) Masa berlaku TDP Pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti. (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

BAB Kesatu

Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 7

Koreksi

BAB Kedua

Pembaharuan, Pembatalan,dan Penghapusan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

(1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. perubahan bentuk perusahaan; b. pembubaran perusahaan; c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP Daerah. (3) Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. surat pemberitahuan pembubaran; b. TDP asli. (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala KPP Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan b. TDP asli. (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Daerah memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. (6) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Daerah melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan. (7) Kepala KPP Daerah melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20