PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PERDA Nomor 3 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. 7. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah BPBD. 8. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana BPBD. 9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakkan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 14. Tanggap Darurat Bencana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. 15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. 17. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik giologis, biologis, hidrologis, klimatologis, giografis, sosial, budaya, politik dan ekonomi. 18. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari : a. Kepala; b. Unsur Pengarah terdiri dari : 1. Ketua; 2. Anggota. c. Unsur pelaksana terdiri dari : 1. Kepala Pelaksana; 2. Sekretariat unsur pelaksana terdiri dari : a) Sub Bagian Perencanaan; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari : a) Seksi Pencegahan; b) Seksi Kesiapsiagaan. 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari : a) Seksi Kedaruratan; b) Seksi Logistik. 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : a) Seksi Rehabilitasi; b) Seksi Rekonstruksi. d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekda. (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD. (3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari Ketua dan Anggota. (2) Ketua Unsur Pengarah BPBD dijabat oleh Kepala BPBD. (3) Anggota Unsur Pengarah BPBD berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari : a. 5 (lima) pejabat dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme penetapan, pemberhentian dan penggantian serta penghasilan yang didapatkan unsur pengarah BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. (2) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pemantauan; dan c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 10

(1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD serta menjalankan tugas Kepala BPBD sehari- hari.

Pasal 11

(1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi : a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. (2) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. koordinasi; b. komando; dan c. pelaksana.

Pasal 12

(1) Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. (2) Bidang-bidang unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. (3) Seksi-seksi unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

Pasal 13

(1) Dilingkungan BPBD dapat ditempatkan PNS dalam Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui pembinaan Kepala Sekretariat BPBD.

Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

BAB Ketiga

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30