PERDA

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang LEMBAGA PERKREDITAN DESA

PERDA Nomor 29 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Desa Adat adalah Kesatuan masyarakat Hukum Adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurusi rumah tangganya sendiri. 6. Krama Desa Adat adalah mereka yang menempati karang Desa Adat/karang Banjar Adat dan/atau bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar Adat atau ditempat lain yang menjadi warga Desa/banjar adat. 7. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan di Desa Adat. 8. Pengurus adalah Pengelola Operasional LPD. 9. Karyawan LPD adalah unsur pelaksana teknis yang membantu Pengurus dalam mengoperasionalkan LPD. 10. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPLPD adalah suatu lembaga yang selanjutnya berfungsi melaksanakan pendampingan teknis berkenaan dengan pemberdayaan LPD. 11. Rencana kerja yang selanjutnya disingkat RK adalah rencana kerja LPD. 12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPB adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPD. 13. Badan Kerjasama LPD yang selanjutnya disingkat BKS-LPD adalah wadah Kerjasama antar LPD dalam rangka meningkatkan kinerja LPD. 14. Pengawas Internal adalah Badan Pengawas yang dibentuk oleh Desa Adat bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. 15. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat yang meliputi Kelian Desa Adat, Pangliman, Penyarikan, Petengen. 16. Tata Kelola LPD adalah sistem yang memaparkan hubungan antara LPD dengan pemilik (Desa Adat), akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan LPD.

BAB VI

ORGANISASI

Pasal 10

Koreksi

Organisasi LPD terdiri dari : a.pengurus; dan b.pengawas internal.

Pasal 11

Koreksi

Pengurus sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari : a. kepala; b. tata usaha; dan c. bendahara.

Pasal 12

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang.

Pasal 13

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh Krama Desa Adat melalui Paruman Prajuru Desa Adat dan dikukuhkan oleh Kelian Desa Adat. (2) Pemilihan Pengurus dapat dilakukan uji kelayakan dan kompetensi (fit and proper test). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Pengurus dan Tugas Pengurus diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus LPD harus memenuhi syarat-syarat : a. sudah menjadi Krama Desa Adat yang bersangkutan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat. c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; d. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kelian Desa Adat sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; e. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas; dan f. memiliki kemampuan / keterampilan dalam manajemen pengelolaan keuangan.

Pasal 15

(1) Masa kerja Pengurus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan sertifikasi kompetensi (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pengawas Internal dan dikonsultasikan dengan LPLPD. (3) Hasil evaluasi kinerja disampaikan pada paruman Desa Adat. (4) Pengurus dengan hasil evaluasi kinerja baik dapat dipilih kembali. (5) Usia pensiun Pengurus paling tinggi 56 ( lima puluh enam ) tahun.

Pasal 16

(1) Pengurus bertanggung jawab kepada Desa Adat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pengurus dapat berhenti/diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. masa jabatan berakhir; d. sakit, cacat tetap, atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus; e. tidak lagi berstatus sebagai Krama Desa Adat yang bersangkutan; f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan/atau merugikan/merusak citra LPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran tindak pidana; h. tidak mampu memajukan dan mengembangkan usaha LPD berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tidak baik (buruk). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Pengurus berhak atas penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. gaji; b. tunjangan-tunjangan; c. jasa produksi; dan d. penghasilan lainnya yang sah. (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antara lain, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan pesangon. (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RK-RAPB LPD. (5) Pengurus berhenti / diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf e diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan LPD.

Pasal 19

(1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari seorang Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota. (2) Kelian Desa Adat karena jabatannya secara ex officio sebagai Ketua. (3) Anggota Pengawas Internal dipilih dan diberhentikan oleh Krama Desa Adat melalui Rapat Prajuru Desa Adat dan dikukuhkan dengan Keputusan Majelis Madya Daerah. (4) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap sebagai Pengurus dan/atau Karyawan LPD.

Pasal 20

(1) Anggota Pengawas Internal dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama untuk 1(satu) kali masa jabatan. (2) Anggota Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Prajuru Desa Adat. (3) Pengawas Internal bertanggung jawab kepada Krama Desa Adat melalui Prajuru Desa Adat.

Pasal 21

Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas Internal harus memenuhi syarat-syarat : a. sudah menjadi Krama Desa Adat yang bersangkutan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; c. berusia paling rendah 18 ( delapan belas ) tahun; dan d. memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan.

Pasal 22

Pengawas Internal dapat berhenti atau diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. masa jabatan berakhir; d. sakit, cacat tetap, atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas sebagai pengawas internal; e. tidak lagi berstatus sebagai Krama Desa Adat yang bersangkutan; f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan/atau merugikan/merusak citra LPD;dan g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran tindak pidana.

Pasal 23

Pengawas Internal mempunyai tugas: a. mengawasi pengelolaan dan melakukan internal audit LPD; b. memberikan petunjuk dan meningkatkan kinerja Pengurus; c. mengawasi proses penyaluran kredit; d. memberikan saran, pertimbangan, dan masukan kepada Pengurus dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan LPD termasuk kredit-kredit macet/bermasalah; e. mensosialisasikan keberadaan LPD; f. mengevaluasi kinerja Pengurus secara berkala; dan g. menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan kepada paruman desa.

Pasal 24

(1) Pengawas Internal membuat program tahunan yang terjadwal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. (2) Program tahunan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pengawas Internal disampaikan kepada Krama Desa Adat melalui Prajuru Desa Adat.

Pasal 25

Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya diberikan imbalan sesuai kemampuan keuangan LPD dan dituangkan dalam RK- RAPB LPD.

Pasal 26

(1) Pengurus dalam mengoperasionalkan LPD dapat mengangkat Karyawan LPD. (2) Jenis dan jumlah Karyawan LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan LPD.

Pasal 27

(1) Karyawan LPD bertanggung jawab kepada Pengurus. (2) Karyawan LPD diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan Pengawas Internal.

Pasal 28

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Karyawan LPD harus memenuhi syarat- syarat : a. sudah menjadi Krama Desa Adat yang bersangkutan sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun; b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; d. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas; dan e. memiliki kemampuan/keterampilan dalam manajemen pengelolaan keuangan. (2) Karyawan LPD dapat berhenti/diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. masa tugas berakhir; d. sakit, cacat tetap, atau tidak lagi dapat melaksanakan tugas sebagai perangkat LPD; e. tidak lagi berstatus sebagai krama Desa Adat yang bersangkutan; f. terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan berlaku dan/atau merugikan/merusak citra LPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pelanggaran tindak pidana ; dan h. tidak mampu menjalankan tugas dalam mengembangkan usaha LPD berdasarkan hasil evaluasi kinerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Karyawan LPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Karyawan LPD diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD. (2) Karyawan LPD yang berhenti/diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberikan pesangon. (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Penghasilan dan Pesangon Karyawan LPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPD dan dituangkan dalam RK-RAPB LPD.

BAB Kesatu

Pengurus

Pasal 11

Koreksi

Pengurus sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari : a. kepala; b. tata usaha; dan c. bendahara.

Pasal 12

Koreksi

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang.

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

(1) Pengurus bertanggung jawab kepada Desa Adat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pengawas Internal

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya diberikan imbalan sesuai kemampuan keuangan LPD dan dituangkan dalam RK- RAPB LPD.

BAB Ketiga

Karyawan LPD

Pasal 26

Koreksi

(1) Pengurus dalam mengoperasionalkan LPD dapat mengangkat Karyawan LPD. (2) Jenis dan jumlah Karyawan LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan LPD.

Pasal 27

Koreksi

(1) Karyawan LPD bertanggung jawab kepada Pengurus. (2) Karyawan LPD diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan Pengawas Internal.

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 tentang LEMBAGA PERKREDITAN DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36

BAB XIII

Pasal 37

BAB XIV

Pasal 38

BAB XV

Pasal 39

BAB XVI