PERDA

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PERDA Nomor 22 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut UNDANG-UNDANG dan peraturan yang berlaku. 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah. 11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Koreksi

(1) Tarif retribusi pemakaian gedung pertemuan Dharma Wanita dan pelatarannya di Jalan A. Yani Denpasar: a. siang Rp. 250.000,- b. malam Rp. 300.000,- c. siang dan malam Rp. 500.000,- (2) Tarif retribusi pemakaian mesin, kendaraan dan alat – alat berat yaitu sebagai berikut: a. mesin pemotong rumput Rp. 100.000,-/hari b. mesin zenso Rp. 100.000,-/hari c. bus : 1. dalam provinsi Rp. 450.000,-/hari 2. luar provinsi Rp. 600.000,-/hari d. mini bus (L.300) : 1. dalam provinsi Rp. 150.000,-/hari 2. luar provinsi Rp. 250.000,-/hari e. dump truk : 1. dump truk kapasitas 3-5 ton Rp. 150.000,-/hari 2. dump truk diatas 5 ton Rp. 500.000,-/hari f. pick up Rp. 100.000,-/hari g. mobil unit penerangan Rp. 250.000,-/hari h. mobil toilet Rp. 2.000.000,-/hari i. truk tangki Rp. 500.000,-/hari j. treller Rp. 2.000.000,-/hari k. mobil tangga Rp. 500.000,-/hari l. stamper mesin pemadat tanah Rp. 100.000,-/hari m. wallles tangan pemadat jalan (berat 1 ton) Rp. 150.000,-/hari n. walles mesin penggilas jalan : 1. berat 2,5 ton Rp. 150.000,-/hari 2. berat 4-5 ton Rp. 175.000,-/hari 3. berat 6-8 ton Rp. 200.000,-/hari 4. berat 10-12 ton Rp. 250.000,-/hari o. wheel loader 115 HP Rp. 700.000,-/hari p. track dozer 110 HP (bulldozer) Rp. 800.000,-/hari (3) Tarif pemakaian uji laboratorium : a. tanah bahan jalan : 1. kadar air tanah per sampel Rp. 5.000,-/uji 2. berat jenis tanah per sampel Rp. 5.000,-/uji 3. analisis saringan per sampel Rp. 15. 000,-/uji 4. pemadatan standar (compection) per sampel Rp. 75.000,-/uji 5. kepadatan lapangan (sand cone) per sampel Rp. 15.000,-/uji 6. CBR laboratorium Rp. 40.000,-/uji 7. DCV per titik Rp. 30.000,-/uji b. pekerjaan lapangan: 1. SPT per titik Rp. 100.000,-/uji 2. penyondiran (ringan) per titik Rp. 350.000,-/uji 3. pengambilan contoh aspal keras dari jalan per titik (coordril) Rp. 30.000,-/uji c. agregat : 1. abrasi per sampel Rp. 30.000,-/uji 2. gradasi per sampel Rp. 15.000,-/uji 3. berat jenis per sampel Rp. 15.000,-/uji 4. berat isi per sampel Rp. 15.000,-/uji 5. kadar lumpur per sampel Rp. 10.000,-/uji d.campuran aspal 1. berat isi campuran per sampel Rp. 10.000,-/uji 2. berat jenis per sampel Rp. 15.000,-/uji 3. extrasi campuran per sampel Rp. 75.000,-/uji 4. perencanaan campuran marsall per sampel Rp. 300.000,-/uji 5. density per sampel Rp. 40.000,-/uji e. campuran beton dan kuat tekan : 1. mix design per K Rp. 100.000,-/uji 2. kuat tekan per benda uji Rp. 10.000,-/uji 3. kuat tekan dengan hammer test per titik Rp. 5.000,-/uji

Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

BAB XI

Pasal 15

Pasal 16

BAB XII

Pasal 17

BAB XIII

Pasal 18

BAB XIV

Pasal 19

BAB XV

Pasal 20

Pasal 21