PERDA

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN KESEHATAN

PERDA Nomor 21 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Bandung. 5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan atau penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu. 6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala OPD penyelenggara urusan di bidang Kesehatan atau atau penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu. 7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 8. Perizinan kesehatan adalah fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin di bidang kesehatan. 9. Izinkesehatan adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan, badan, dan/atau instansi yang melakukan kegiatan di bidang kesehatan. 10. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. 11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,rawat jalan, dan gawat darurat. 12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 13. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. 14. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.

BAB III

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 9

Koreksi

Setiap permohonan Perizinan Kesehatan wajib memenuhi persyaratan: a. administrasi; b. yuridis; c. teknis; dan d. waktu.

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Perizinan Kesehatan, pemohon Perizinan Kesehatan harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD sesuai peraturan perudangan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan Perizinan Kesehatan.

Pasal 11

(1) Jika dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid oleh pemohon Perizinan Kesehatan, Kepala OPD atas nama Bupati wajib MENETAPKAN Perizinan Kesehatan yang dimohon. (2) Jika dokumen permohonan dan persyaratan belum dipenuhi dengan lengkap oleh pemohon Perizinan Kesehatan, Kepala OPD harus menyampaikan kekurangan dokumen permohonan dan persyaratan Perizinan Kesehatan kepada pemohon secara tertulis. (3) Kekurangan dokumen permohonan dan persyaratan Perizinan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipenuhi oleh pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan tertulis dari Kepala OPD. (4) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen permohonan dan persyaratan Perizinan Kesehatan tidak lengkap, Kepala OPD atas nama Bupati dapat menolak permohonan Perizinan Kesehatan. (5) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan Perizinan Kesehatantidak valid, Kepala OPD atas nama Bupati wajib menolak permohonan Perizinan Kesehatan. (6) Penolakan permohonan Perizinan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), wajib disertai dengan alasannya secara tertulis.

Pasal 12

(1) Penyelesaian pelayanan Perizinan Kesehatan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dan persyaratan Perizinan Kesehatan dengan lengkap dan valid. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpenuhi dan Perizinan Kesehatan belum ditetapkan, permohonan Perizinan Kesehatan dianggap disetujui dan Kepala OPD atas nama Bupati wajib menerbitkan Perizinan Kesehatan yang dimohonkan.

Pasal 13

(1) Setiap keputusan Perizinan Kesehatan wajib memuat: a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin; b. dasar hukum pemberian izin; c. subjek perizinan; d. diktum yang mencantumkan ketentuan, pembatasan, dan syarat; e. pemberian alasan penerbitan izin; dan f. hal lain yang terkait guna mencegah terjadinya pelanggaran Perizinan Kesehatan dan/atau peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan Perizinan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register Perizinan Kesehatan. (3) Register Perizinan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas/Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOMPOKAN PERIZINAN KESEHATAN

Pasal 15

Koreksi

Perizinan Kesehatan terdiri atas: a. perizinan bidang sarana pelayanan kesehatan; b. perizinan bidang tenaga pelayanan kesehatan; dan c. non izin kesehatan tertentu.

Pasal 16

Koreksi

(1) Perizinan bidang sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas sarana pelayanan: a. medis; dan b. penunjang medis. (2) Perizinan sarana pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi: a. perizinan rumah sakit; b. perizinan puskesmas; c. perizinan klinik pratama dan klinik utama; dan d. izin klinik jamu. (3) Perizinan sarana pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. perizinan penyelenggaraan laboratorium klinik umum; b. izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik; c. izin penyelenggaraan optikal; d. izin pelayanan hemodialisis; e. izin sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan zat adiktif terlarang; f. izin operasional pengendalian vektor; g. izin teknis pelayanan kesehatan spa tradisional; h. perizinan penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian; i. perizinan penyelenggaraan usaha obat; dan j. izin toko alat kesehatan.

Pasal 17

(1) Perizinan bidang tenaga pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas tenaga: a. medis; b. keperawatan; c. kefarmasian, gizi, dan kesehatan lingkungan d. keterapian fisik; dan e. keteknisian medis. (2) Jenis izin tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi izin: a. praktik dokter; dan b. pengobatan komplementer-alternatif. (3) Jenis izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi izin pelayanan: a. perawat; b. bidan; c. perawat gigi; d. perawat anastesi; dan e. tukang gigi. (4) Jenis izin tenaga kefarmasian, gizi, dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi izin: a. tenaga kefarmasian; b. tenaga gizi; dan c. kerja tenaga sanitarian. (5) Jenis izin tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi izin: a. fisioterapi; b. ortotis prostetis; c. okupasi terapis; d. terapis wicara; dan e. pengobat tradisional (6) Jenis izin keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi izin kerja: a. radiografer; b. tenaga refraksionis optisien/optometris: c. perekam medis; d. teknisi gigi;dan e. analis kesehatan.

Pasal 18

(1) Non Izin Kesehatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas: a. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; b. sertifikat laik higiene sanitasi hotel; c. sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan dan restoran; d. sertifikat laik higiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum; e. sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum; f. sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga; dan g. non izin kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai jenis non izin kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 15

Koreksi

Perizinan Kesehatan terdiri atas: a. perizinan bidang sarana pelayanan kesehatan; b. perizinan bidang tenaga pelayanan kesehatan; dan c. non izin kesehatan tertentu.

Pasal 16

Koreksi

(1) Perizinan bidang sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas sarana pelayanan: a. medis; dan b. penunjang medis. (2) Perizinan sarana pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi: a. perizinan rumah sakit; b. perizinan puskesmas; c. perizinan klinik pratama dan klinik utama; dan d. izin klinik jamu. (3) Perizinan sarana pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. perizinan penyelenggaraan laboratorium klinik umum; b. izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik; c. izin penyelenggaraan optikal; d. izin pelayanan hemodialisis; e. izin sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan zat adiktif terlarang; f. izin operasional pengendalian vektor; g. izin teknis pelayanan kesehatan spa tradisional; h. perizinan penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian; i. perizinan penyelenggaraan usaha obat; dan j. izin toko alat kesehatan.

Pasal 17

(1) Perizinan bidang tenaga pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas tenaga: a. medis; b. keperawatan; c. kefarmasian, gizi, dan kesehatan lingkungan d. keterapian fisik; dan e. keteknisian medis. (2) Jenis izin tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi izin: a. praktik dokter; dan b. pengobatan komplementer-alternatif. (3) Jenis izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi izin pelayanan: a. perawat; b. bidan; c. perawat gigi; d. perawat anastesi; dan e. tukang gigi. (4) Jenis izin tenaga kefarmasian, gizi, dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi izin: a. tenaga kefarmasian; b. tenaga gizi; dan c. kerja tenaga sanitarian. (5) Jenis izin tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi izin: a. fisioterapi; b. ortotis prostetis; c. okupasi terapis; d. terapis wicara; dan e. pengobat tradisional (6) Jenis izin keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi izin kerja: a. radiografer; b. tenaga refraksionis optisien/optometris: c. perekam medis; d. teknisi gigi;dan e. analis kesehatan.

Pasal 18

(1) Non Izin Kesehatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas: a. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; b. sertifikat laik higiene sanitasi hotel; c. sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan dan restoran; d. sertifikat laik higiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum; e. sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum; f. sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga; dan g. non izin kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai jenis non izin kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 3

Perizinan Klinik dan Klinik Utama

Pasal 22

Koreksi

(1) Setiap penyelenggara Klinik wajib memiliki perizinan Klinik. (2) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Klinik Pratama; dan b. Klinik Utama.

Pasal 23

Koreksi

(1) Perizinan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. izin mendirikan Klinik Pratama atau Klinik Utama; dan b. izin operasional Klinik Pratama atau Klinik Utama. (2) Izin mendirikan Klinik Pratama atau Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a wajib dimiliki oleh penyelenggara yang akan mendirikan Klinik Pratama atau Klinik Utama. (3) Izin operasional Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh badan hukum penyelenggara Klinik Pratama atau Klinik Utama untuk dapat melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pasal 24

Izin klinik jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, wajib dimiliki oleh penyelenggara saintifikasi jamu dalam melaksanakan kegiatan upaya kesehatan.

Pasal 25

Klinik jamu terdiri atas: a. tipe A; dan b. tipe B.

Pasal 26

(1) Klinik jamu tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, wajib memiliki ketenagaan: a. dokter sebagai penanggung jawab; b. tenaga teknis kefarmasian; c. tenaga kesehatan komplementer alternatif lainnya sesuai kebutuhan; d. pengobat tradisional dan/atau pengobat tradisional ramuan yang tergabung dalam asosiasi pengobat tradisional yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga sebagai tenaga penunjang dalam pemberian pelayanan jamu; dan e. tenaga administrasi. (2) Klinik jamu tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, wajib memiliki sarana: a. peralatan medis; b. peralatan jamu; dan c. ruangan. (3) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas ruang: a. tunggu; b. pendaftaran dan rekam medis; c. konsultasi/pelaksanaan penelitian; d. pemeriksaan/tindakan; e. peracikan jamu; f. penyimpanan jamu; g. diskusi; h. laboratorium sederhana; dan i. apotek jamu.

Pasal 27

(1) Klinik jamu tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, wajib memiliki ketenagaan: a. dokter sebagai penanggung jawab; b. tenaga kesehatan komplementer alternatif lainnya sesuai kebutuhan; c. pengobat tradisional dan/atau pengobat tradisional ramuan yang tergabung dalam asosiasi pengobat tradisional yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga sebagai tenaga penunjang dalam pemberian pelayanan jamu; dan d. tenaga administrasi. (2) Klinik jamu tipe B wajib memiliki sarana: a. peralatan medis; b. peralatan jamu; dan c. ruangan. (3) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas ruang: a. tunggu; b. pendaftaran; c. konsultasi; d. pemeriksaan/tindakan/penelitian; e. rekam medis; dan f. peracikan jamu.

BAB 4

Izin Klinik Jamu

Pasal 24

Koreksi

Izin klinik jamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, wajib dimiliki oleh penyelenggara saintifikasi jamu dalam melaksanakan kegiatan upaya kesehatan.

Pasal 25

Koreksi

Klinik jamu terdiri atas: a. tipe A; dan b. tipe B.

Pasal 26

(1) Klinik jamu tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, wajib memiliki ketenagaan: a. dokter sebagai penanggung jawab; b. tenaga teknis kefarmasian; c. tenaga kesehatan komplementer alternatif lainnya sesuai kebutuhan; d. pengobat tradisional dan/atau pengobat tradisional ramuan yang tergabung dalam asosiasi pengobat tradisional yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga sebagai tenaga penunjang dalam pemberian pelayanan jamu; dan e. tenaga administrasi. (2) Klinik jamu tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, wajib memiliki sarana: a. peralatan medis; b. peralatan jamu; dan c. ruangan. (3) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas ruang: a. tunggu; b. pendaftaran dan rekam medis; c. konsultasi/pelaksanaan penelitian; d. pemeriksaan/tindakan; e. peracikan jamu; f. penyimpanan jamu; g. diskusi; h. laboratorium sederhana; dan i. apotek jamu.

Pasal 27

(1) Klinik jamu tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, wajib memiliki ketenagaan: a. dokter sebagai penanggung jawab; b. tenaga kesehatan komplementer alternatif lainnya sesuai kebutuhan; c. pengobat tradisional dan/atau pengobat tradisional ramuan yang tergabung dalam asosiasi pengobat tradisional yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga sebagai tenaga penunjang dalam pemberian pelayanan jamu; dan d. tenaga administrasi. (2) Klinik jamu tipe B wajib memiliki sarana: a. peralatan medis; b. peralatan jamu; dan c. ruangan. (3) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas ruang: a. tunggu; b. pendaftaran; c. konsultasi; d. pemeriksaan/tindakan/penelitian; e. rekam medis; dan f. peracikan jamu.

Pasal 28

(1) Perizinan penyelenggaraan laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. izin laboratorium klinik umum pratama; dan b. rekomendasi untuk laboratorium klinik umum madya. (2) Izin laboratorium klinik umum pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh penyelenggara laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana. (3) Rekomendasi untuk laboratorium klinik umum madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh penyelenggara laboratorium yang akan mengajukan izin laboratorium klinik umum madya ke Pemerintah Provinsi.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 4

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 5

Pasal 28

Pasal 29

BAB 6

Pasal 29

Pasal 30

BAB 7

Pasal 30

BAB 8

BAB 9

BAB 10

BAB 11

BAB 12

BAB 13

BAB 14

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5