PERDA

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PERDA Nomor 19 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Bandung 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung; 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkaan secara demokratis. 11. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang berdasarkan penjaringan oleh panitia ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa. 12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penjaringan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih; 13. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan; 14. Calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa; 15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu; 16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; 17. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. 18. Pemilihan adalah pemilihan kepala desa; 19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya; 20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat; 21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para calon kepala desa untuk mendapatkan calon yang berhak dipilih; 22. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD; 23. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa yang bersangkutan; 24. Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi kepala desa; 25. Biaya Pemilihan adalah biaya pemilihan kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan jumlah pemilih.

BAB Kesatu

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

BAB II

KEPALA DESA

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. MENETAPKAN Peraturan Desa; e. MENETAPKAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan MENETAPKAN Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan,tunjangan,dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA ,dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan; e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektifdan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa wajib: a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati. c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;dan d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Kepala Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB Kesatu

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah. (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. (3) Pemilihan serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Pasal 10

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

Pasal 13

(1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal PNS sebagimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadinya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagaimana PNS.

Pasal 15

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus keluar dari keanggotaan BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Karena penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak atau pemilihan kepala desa antar waktu, bupati menunjuk Penjabat kepala desa. (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penunjukkan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penunjukan dan persyaratan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu diatur dalam peraturan bupati

Pasal 19

Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya; c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan serta Pemerintah; d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi; e. Berumur sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP; f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri; k. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang secara sah bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus- putus pada saat pendaftaran bakal calon; l. Tidak pernah sebagai sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan m. Bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 20

Pemilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut : a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK; b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pelaksanaan pemilihan atau telah/pernah kawin; c. Tercantum sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap; d. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya; e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; g. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inkonstitusional untuk mengubah dasar negara dan melanggar UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Kepala Desa Memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB Kedua

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 16

Koreksi

(1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan; 2. pengajuan pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk; 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan 6. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa; 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih; 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; 8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan 9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, susunan keanggotaan, masa jabatan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Panitia Pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 22

Koreksi

(1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam bulan); c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; d. melanggar larangan sebagai kepala Desa; e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melalui camat. (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 23

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat(2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 24

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c,huruf d, huruf f,dan huruf g, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala Desa. (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 26

(1) PNS yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan bidang pemerintahan. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 27

(1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya. (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan suara; dan d. Penetapan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan: a. Pemberitahuan BPD secara tertulis kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; b. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; c. Dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan. d. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. e. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan f. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia. (3) Tahapan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan: a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari; b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari; c. Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon; d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa. e. Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan: a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan / atau c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari perolehan suara yang lebih luas. (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan: a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara; b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia; c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan d. Bupati atau pejabat lain yang ditujukan melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimakasud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati atau camat atau sebutan lain. (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari. (8) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Camat membentuk Panitia Pengawas pemilihan kepala desa. (9) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme tahapan pemilihan kepala desa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan pembentukan,pembubaran susunan keanggotaan, masa jabatan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Panitia Pemilihan dan Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

BAB Ketujuh

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32