PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

PERDA Nomor 18 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. 7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 8. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. 9. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang di Daerah dengan Kendaraan bermotor Umum. 10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran. 11. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal. 12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 13. Angkutan Perkotaaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. 14. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. 15. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya. 16. Mobil Penumpang adalah Kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 17. Mobil Barang adalah Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. 18. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan.

BAB II

ANGKUTAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor. (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sepeda motor, mobil penumpang atau bus. (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Mobil Barang. (4) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan untuk Angkutan orang, kecuali: a. rasio kendaraan bermotor untuk Angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai; b. untuk kepentingan kegiatan upacara adat dan keagamaan; c. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; atau d. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah. (2) Penyediaan jasa Angkutan umum orang dan/atau barang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Angkutan barang umum dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas: a. angkutan barang umum; dan b. angkutan barang khusus. (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan; b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan c. menggunakan mobil barang. (3) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan; d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan f. mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB 1

Umum

Pasal 5

Koreksi

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas: a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 6

Koreksi

(1) Perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi: a. keamanan; b. keselamatan; c. kenyamanan; d. keterjangkauan; e. kesetaraan; dan f. keteraturan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. angkutan perkotaan; atau b. angkutan perdesaan. (2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria: a. memiliki rute tetap dan teratur; dan b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum disusun rencana umum Jaringan Trayek. (2) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaringan Trayek perkotaan;dan b. jaringan Trayek perdesaan. (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1) Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan. (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam wilayah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 11

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah dalam wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Pasal 7

Koreksi

(1) Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. angkutan perkotaan; atau b. angkutan perdesaan. (2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kriteria: a. memiliki rute tetap dan teratur; dan b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.

Pasal 8

(1) Untuk mewujudkan pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum disusun rencana umum Jaringan Trayek. (2) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaringan Trayek perkotaan;dan b. jaringan Trayek perdesaan. (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1) Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan. (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam wilayah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 11

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah dalam wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;dan b. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 14

(1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus digunakan untuk pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan. (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi dalam wilayah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan. (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang.

Pasal 16

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan Angkutan orang tidak dalam Trayek dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

BAB IX

Pasal 35

Pasal 36