PERDA

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang PAJAK REKLAME

PERDA Nomor 18 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender sebagai dasar MENETAPKAN pajak terutang 13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak atau dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Koreksi

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

Koreksi

(1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; i. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang berjumlah 1 (satu) buah dengan luas bidang Reklame tidak melebihi 1,5 m2 (satu koma lima meter persegi ) yang dipasang pada persil atau menempel pada bangunan; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; e. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum; g. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. reklame yang dipasang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan dan sosial tidak untuk mencari keuntungan dengan luas bidang Reklame tidak melebihi 6 m2 ( enam meter persegi ).

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan. (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga sebagai Wajib Pajak Reklame.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame dengan diterbitkan SKPD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak terutang berdasarkan penetapan Bupati dengan menggunakan SKPD. (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan 7 (tujuh) hari untuk penyelenggaraan reklame terbatas/permanen, dan 1 (satu) hari untuk reklame insidentil, terhitung sejak diterbitkan Surat Ketetapan.

Pasal 12

(1) Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah, Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati. (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. (3) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 13

(1) STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bupati dapat menerbitkan STPD apabila: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 15

(1) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16

(1) Apabila jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan dan tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang PAJAK REKLAME

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

Pasal 25