PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang PEDOMANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PERDA Nomor 4 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Asahan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemeritah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Asahan. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. 12. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga. 13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (MUSRENBANG DESA) adalah forum musyawarah yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. 15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

Koreksi

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dalam periode 5 (lima) tahun. (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa. (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.

Pasal 3

Koreksi

(1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa.

Pasal 4

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Asahan; b. dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing desa.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan desa dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; dan i. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

(1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di desa. (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan yang merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan desa. (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan,gender dan usia. (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan: a. teknokratis; b. partisipatif; c. politis; dan d. top-down dan bottom-up.

Pasal 8

(1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. (2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan untuk : a. mengevaluasi kinerja pembangunan desa periode yang lalu; b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa masa kini; c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan desa; d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan desa; e. memproyeksikan kemampuan keuangan desa dan sumber daya lainnya; f. merumuskan prioritas program dan kegiatan desa; g. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 9

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat (selaku stakeholders), dengan mempertimbangkan : a. relevansi lapisan masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa; b. kesetaraan antara unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan; c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. d. keterwakilan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin dan keterwakilan perempuan; e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan desa; f. terciptanya kesepakatan pada semua tahapan pengambilan keputusan, seperti perumusan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 10

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bahwa program program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Desa terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMDesa, melalui : a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa selama masa jabatan; dan b. pembahasan dengan BPD untuk penetapan peraturan desa yang mengikat semua lapisan masyarakat.

Pasal 11

Pendekatan perencanaan pembangunan desa bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan desa dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

(1) Penyusunan rencana pembangunan desa menggunakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penyelenggaraan pemerintahan desa; b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan desa; c. keuangan desa; d. profil desa; e. potensi sumber daya desa; f. produk hukum desa; g. kependudukan; h. informasi dasar kewilayahan; dan i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB Kedua

Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 4

Koreksi

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa meliputi: a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Asahan; b. dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing desa.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan desa dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; dan i. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

(1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di desa. (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan yang merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan desa. (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya. (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan,gender dan usia. (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

BAB Ketiga

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 7

Koreksi

Perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan: a. teknokratis; b. partisipatif; c. politis; dan d. top-down dan bottom-up.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. (2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain digunakan untuk : a. mengevaluasi kinerja pembangunan desa periode yang lalu; b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa masa kini; c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan desa; d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan desa; e. memproyeksikan kemampuan keuangan desa dan sumber daya lainnya; f. merumuskan prioritas program dan kegiatan desa; g. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya.

Pasal 9

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat (selaku stakeholders), dengan mempertimbangkan : a. relevansi lapisan masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa; b. kesetaraan antara unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan; c. adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. d. keterwakilan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin dan keterwakilan perempuan; e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan desa; f. terciptanya kesepakatan pada semua tahapan pengambilan keputusan, seperti perumusan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 10

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bahwa program program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Desa terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMDesa, melalui : a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa selama masa jabatan; dan b. pembahasan dengan BPD untuk penetapan peraturan desa yang mengikat semua lapisan masyarakat.

Pasal 11

Pendekatan perencanaan pembangunan desa bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan desa dengan rencana pembangunan daerah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang PEDOMANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

BAB 4

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 5

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 3

Pasal 27

Pasal 28

BAB 4

Pasal 28

Pasal 29