Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEMBINAAN DAN...

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyediaan air minum, TTU dan TPM dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah : a. mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air; dan b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman, makanan dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Pasal 3

Koreksi

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan meliputi : a. kualitas air; dan b. TTU dan TPM.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha air minum, TTU dan TPM serta industri rumah tangga. (2) Penyelenggara usaha air minum, TTU dan TPM serta industri rumah tangga untuk tujuan komersil wajib melakukan pengawasan internal terhadap kegiatan penyelenggaraan usahanya.

Pasal 5

Koreksi

Pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan meliputi: a. pembinaan dan pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan b. pengawasan internal yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau penyelenggara non usaha.

Pasal 6

Pengawasan eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : a. pengawasan berkala; dan b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 7

Koreksi

Kegiatan pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi : a. inspeksi sanitasi; b. pengambilan sampel air minum; c. pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi; d. analisa hasil pengujian laboratorium; e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelaksanaan pengujian sampel air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi. (2) Kualitas air harus memenuhi syarat syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia.

Pasal 9

(1) Pemeriksaan eksternal berkala terhadap kualitas air oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam jumlah dan frekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. (2) Penyelenggara usaha wajib menerima pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (3) Pemeriksaan internal berkala terhadap kualitas air oleh penyelenggara usaha ditetapkan dalam jumlah dan frekuensi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan terhadap kualitas air yang dilakukan dikenakan biaya pemeriksaan. (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beban dan tanggung jawab penyelenggara usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium. (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

Pasal 12

(1) Penyelenggara usaha harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum. (2) Penyelenggara usaha harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

(1) Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih. (2) Tenaga terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas laboratorium, sanitarian dan tenaga lain yang memiliki keterampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air minum yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

Pasal 14

Biaya pelaksanaan pengawasan eksternal kualitas air minum diluar biaya pemeriksaan laboratorium dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 15

Koreksi

Setiap penyelenggara tempat pengelolaan makanan dan minuman serta tempat-tempat umum, wajib memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.

Pasal 16

Koreksi

(1) Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi oleh pengelola rumah makan, kantin dalam skala tertentu dan restoran serta pengelola industri rumah tangga meliputi : a. persyaratan lokasi dan bangunan; b. persyaratan fasilitas sanitasi; c. persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan; d. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi; e. persyaratan pengelola makanan; f. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi; g. persyaratan makanan jadi; dan h. persyaratan peralatan yang digunakan. (2) Kewajiban pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan Bupati atau Pejabat yang dihunjuk. (3) Persyaratan pengelola makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus paling sedikit 1 (satu) orang wajib memiliki Sertifikat Pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah, Lembaga Pelatihan/Kursus dan/atau Asosiasi di bidang makanan dan minuman. (4) Dalam mengeluarkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya. (5) Kriteria kantin dalam skala tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Persyaratan hygiene sanitasi yang harus dipenuhi oleh pengelola jasa boga meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Kewajiban pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan Bupati atau Pejabat yang dihunjuk. (3) Dalam mengeluarkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Setiap pengelola makanan jajanan harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi. (2) Pengelola makanan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola kantin, snack bar, warung kopi, pedagang makanan minuman kaki lima, toko penjualan makanan dan minuman, pedagang keliling makanan dan minuman, tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman persyaratan hygiene sanitasi makanan jajanan, pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi makanan jajanan serta pedoman penyelenggaraan kursus hygiene sanitasi makanan jajanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Tenaga yang bekerja pada TPM dan TTU harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular. (2) Tenaga yang bekerja pada TPM dan TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 20

Pengusaha dan atau penanggung jawab TPM atau TTU berkewajiban menerima petugas yang datang melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan informasi yang benar tentang kegiatan usaha TPM atau TTU yang dikelolanya.

Pasal 21

Koreksi

(1) Apabila penyelenggara usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif. (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. pencabutan izin usaha; dan/atau e. penghentian kegiatan usaha. (3) Dalam hal terdapat unsur pidana dalam penyelenggaraan usaha, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan pidana.

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah menunjuk instansi yang membidangi Kesehatan untuk melaksanakannya dengan berkoordinasi instansi terkait. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 2 Juni 2014 BUPATI ASAHAN, ttd TAUFAN GAMA SIMATUPANG Diundangkan di Kisaran pada tanggal 2 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd S O F Y A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 3 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TANGGAL 2 JUNI 2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARI ASPEK KESEHATAN. PENETAPAN JUMLAH DAN FREKUENSI PENGAMBILAN SAMPEL KUALITAS AIR A. Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum pada Pengawasan Eksternal a. Air minum dengan system jaringan perpipaan Parameter Frekuensi pengujian Jumlah Sampel /Parameter/jaringan distribusi Jumlah Penduduk yang di layani <5000 <5000- 100.000 >100.000 Fisik Satu bulan sekali 1 1 per 5000 penduduk 1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan Mikrobiologi Satu bulan sekali 1 1 per 5000 penduduk 1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan Sisa chlor Satu bulan sekali 1 1 per 5000 penduduk 1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan Kimia Enam bulan sekali 1 1 per 5000 penduduk 1 per 10.000 Penduduk b. Depot air minum Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilakukan terhadap air yang siap dimasukkan kedalam gallon/wadah air minum sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut ; Parameter Frekuansi Pengujian Jumlah Sampel Mikrobiologi Satu bulan sekali 1 Fisika Satu bulan sekali 1 Kimia Enam bulan sekali 1 c. Air minum bukan jaringan perpipaan Parameter Frekuansi Pengujian Jumlah Sampel Mikrobiologi Satu bulan sekali 1 Fisika Satu bulan sekali 1 Kimia Enam bulan sekali 1 B. Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum pada Pengawasan Internal a. Air minum dengan system jaringan perpipaan Parameter Frekuensi pengujian Jumlah Sampel /Parameter/jaringan distribusi Jumlah Penduduk yang di layani <5000 <5000- 100.000 >100.000 Fisik Satu bulan sekali 1 1 per 5000 penduduk 1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan Mikrobiologi Satu bulan sekali 1 1 per 5000 penduduk 1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan Sisa chlor Satu bulan sekali 1 1 per 5000 penduduk 1 per 10.000 Penduduk di tambah 5 sampel tambahan Kimia Tiga bulan sekali 1 1 per 5000 penduduk 1 per 10.000 Penduduk b. Depot air minum Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi persyaratan, depot air minum wajib melaksanakan pengawasan internal terhadap kualitas air yang siap dimasukkan ke dalam gallon/wadah air minum. Jumlah sampel dan frekuensi pengujian sampel air minum dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut : 1) Air Baku Parameter Frekuansi Pengujian Jumlah Sampel Mikrobiologi Satu bulansekali 1 Fisika Satu bulan sekali 1 Kimia Enam bulan sekali 1 2) Air yang dimasukkan ke dalam gallon/wadah air minum Parameter Frekuansi Pengujian Jumlah Sampel Mikrobiologi Satu bulan sekali 1 Fisika Satu bulan sekali 1 Kimia Enam bulan sekali 1 c. Air minum bukan jaringan perpipaan Parameter Frekuansi Pengujian Jumlah Sampel Mikrobiologi Satu bulan sekali 1 Fisika Satu bulan sekali 1 Kimia Enam bulan sekali 1 BUPATI ASAHAN, ttd TAUFAN GAMA SIMATUPANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARI ASPEK KESEHATAN I. PENJELASAN UMUM Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia INDONESIA, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya pada mulanya dimulai dari upaya preventif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang berwawasan sehat, bukan peraturan perundang-undangan yang berwawasan sakit. UNDANG-UNDANG Undang – Undang Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat semangat bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Dalam rangka menindaklanjuti semangat dari UNDANG-UNDANG tersebut maka perlu dibentuk kebijakan umum tentang kesehatan , khusus nya mengenai kualitas air minum, kesehatan di tempat pengolahan makanan dan kesehatan makanan dan minuman yang dijual di tempat- tempat umum di Kabupaten Asahan, untuk dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab dan mewujudkan salah satu visi Pemerintah Kabupaten Asahan yakni “ Mewujudkan Masyarakat Asahan Yang Sehat”. Oleh karena itu , sebagai salah satu upaya mewujudkan visi Asahan Sehat tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Masyarakat Dari Aspek Kesehatan. Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dari aspek kesehatan, tata cara pelaksanaan pengawasan, pengawasan terhadap kualitas air, pengawasan tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan,pengawasan terhadap pelaku usaha dan pekerja ditempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan serta sanksi bagi pelanggar.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARI ASPEK KESEHATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23