PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

Berlaku

Pengundangan: 9 Mei 2025

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Penetapan Kurang B… | Pasal.id

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

Berlaku

Pengundangan: 9 Mei 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 3

Bupati adalah Bupati Wonosobo.

Angka 4

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

Angka 5

Dana Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan ke Desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah.

Angka 6

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Dana Transfer ke Desa yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dibagikan kepada masing-masing Desa di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 7

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil adalah kekurangan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran berkenaan.

Angka 8

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan pajak Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibagikan kepada masing-masing Desa di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 9

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah kekurangan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah pada tahun anggaran berkenaan yang diterima masing-masing Desa.

Pasal 2

Penetapan kurang bayar dalam Peraturan ini merupakan Kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa tahun 2024.

Pasal 3

Jumlah keseluruhan kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp635.104.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus empat ribu rupiah).

Pasal 4

Realisasi transfer ke Desa atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Pasal 5

Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Angka 7

Angka 8

Angka 9

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya