PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG KABUPATEN WAJO

Berlaku

Pengundangan: 5 Mei 2025

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pengelolaan Sisa L… | Pasal.id

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 tentang PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMADDUKKELLENG KABUPATEN WAJO

Berlaku

Pengundangan: 5 Mei 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
11. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
12. Rencana Bisnis Anggaran adalah dokumen yang merangkum berbagai aspek finansial dan operasional dari BLUD.

Pasal 2

(1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan PPKD yang disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran Pendapatan BLUD dan Belanja BLUD.

(3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

(1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pasal 4

(1) Analisa posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya.

(2) SiLPA BLUD tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: a. menutupi Defisit Anggaran; b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya; c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman; d. belanja pegawai; e. belanja barang dan jasa; dan f. belanja modal.

Pasal 5

(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan di bidang pengelolaan keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SiLPA BLUD secara berkala sesuai

(2) ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
11. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
12. Rencana Bisnis Anggaran adalah dokumen yang merangkum berbagai aspek finansial dan operasional dari BLUD.

Pasal 2

(1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan PPKD yang disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran Pendapatan BLUD dan Belanja BLUD.

(3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 3

(2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pasal 4

(1) Analisa posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 5

(2) ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo

PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya