PERBUP Nomor 15 Tahun 2025 — Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Otonomi Daerah Kabupaten adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah; 5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang. ke, 18 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Desentralisasi adalah penyerahan wewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/ Kota dan/ atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tulang Bawang. 11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang. 12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang. 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. 14. Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi perkembangan penduduk kearah yang diinginkan. 15. Advokasi adalah bentuk tindakan yang menjurus kepada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi dukungan secara aktif. 16. KIE adalah kepanjangan dari Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang merupakan bentuk pelayanan dan pemberian informasi serta pembelajaran dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang kependudukan. 17, Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 18. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. 19. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan diusia yang ideal, memiliki jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi. 20. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. 21. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin. 22. Keluarga sejahtera yang selanjutnya disebut KS adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan. 23. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah upaya meningkatkan dan mengeksploitasi kemandirian keluarga baik secara mental maupun spiritual yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. 24. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap posisi pengambil keputusan, sumber-sumber dan struktur atau jalur yang menunjang. 25. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 26. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian dan konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. 27. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. 28. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; 2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk keluarga berencana, pemeberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; 3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; 4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; 6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB; 7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribuasian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; 8. Pelaksanaan pelayanan KB; 9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 12. Penyerasian dan penectapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten; 13. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten; 14. Pemantauan tingkat drop out peserta KB; 15. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB; 16. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB; 17. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi; 18. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten; 19. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ckonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten; 20. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten; 21. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten; 22. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten; 23. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan dalam daerah kabupaten; 24. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten; 25. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten; 26. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten; 27. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Kkhusus tingkat daerah kabupaten; 28. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten Tulang Bawang; 29. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten Tulang Bawang; 30. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten Tulang Bawang; 31. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas; 32. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan 33. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 34. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga kabupaten (desentralisasi) dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 1. Penyelenggaraan, perencanaan dan perumusan Kkebijakan teknis pelaksanaan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 2. Penyusunan dan penetapan program Kkerja dalam rangka pelaksanaan tugas; 3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 4. Penyelenggaraan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditetapkan oleh Bupati; 5. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan; 6. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk Kkepentingan pelaksanaan tugas; 7. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 8. Pelayanan administratif; 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 2. Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program peningkatan kuantitas penduduk dan keluarga berencana daerah; 3. Penyusunan rencana program dan anggaran; 9. 4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat; Penyelenggaraan urusan Kkeuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan adalah Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kabupaten Tulang Bawang.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tulang Bawang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16 Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 4. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kotrasepsi daerah; o Pelaksanaan pelayanan KB Daerah Kabupaten; Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/ efek samping dan kegagalan Ber-KB; 7. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB daerah Kabupaten; 8. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten bidang pembinaan ketahanan remaja; 9. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten bidang bina keluarga lansia dan rentan; 10. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Kabupaten bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 11. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 12. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 13. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dibidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dibidang perlindungan Perempuan dan perlindungan khusus anak.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD serta kelompok Jabatan = Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpian satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Pejabat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan penataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. i

Pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikukuhkan/dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat Bulan Oktober 2025.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dinyatakan dicabut dan tidak belaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.