PERBUP Nomor 16 Tahun 2025 — Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026

(1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bukan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri dalam rangka pengadaan barang/jasa.

(2) Pengguna barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan harga perkiraan sendiri dalam setiap pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan Standar Harga Satuan melalui proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau bidang keuangan/aset Daerah.

(1) Dalam hal terdapat komponen Standar Harga Satuan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka sebagai dasar pengadaan dapat menggunakan survei harga pasar.

(2) Dalam hal barang-barang yang sudah terdaftar di e-katalog LKPP maka Standar Harga Satuan dapat mengikuti harga yang tercantum dalam e-katalog LKPP dengan tetap mempertimbangkan efisiensi.

(1) Apabila terjadi kenaikan atau perubahan harga yang sangat signifikan di pasaran di atas Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati, yang disebabkan perintah peraturan perundang-undangan dan/atau akibat kondisi darurat bencana/force majeure, Perangkat Daerah dapat berpedoman pada Standar Harga Satuan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, daftar harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek, penerbit atau hasil survei yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Perangkat Daerah bermaterai cukup dengan dilampiri bukti pendukung hasil survei kemudian dilaporkan kepada Bupati.

(3) Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam LAMPIRAN III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Standar Harga Satuan tidak digunakan sebagai dasar dalam penetapan besaran honorarium/gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Besaran honorarium/gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah