PERBUP Nomor 14 Tahun 2025 — Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan « berusaha yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah K kepada Kepala Dinas. /

(2) Pelayanan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Semua KBLI Perizinan Berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dengan Sistem OSS RBA; dan b. non perizinan berusaha yang dilaksanakan diluar Sistem OSS RBA; c. Jenis Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha terdiri dari sektor: - Penanaman Modal - Ketahanan Pangan - Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat - Ketenagakerjaan - Koperasi usaha kecil dan menengah - Pertanian - Perkebunan - Pariwisata dan kebudayaan - Kesehatan - Ketenaga listrikan - Perikanan Perindustrian - Perdagangan - Lingkungan Hidup - Kehutanan - Perhubungan - Pendidiksn - Komunikasi dan Informatika - Penelitian - Pertanahan - Sosial

(3) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: a. Kegiatan Usaha berisiko Rendah; b. Kegiatan Usaha berisiko Menengah Rendah; c. Kegiatan Usaha berisiko Menengah Tinggi, dan; d. Kegiatan Usaha berisiko Tinggi;

(4) Non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk perizinan dan non perizinan bukan untuk berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak termuat di dalam sistem OSS RBA.

(5) Pendelegasian kewenangan Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: y a. memproses permohonan Perizinan Berusaha dan non perizinan berusaha yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan; b. memverifikasi dan memberikan persetujuan atas permohonan perizinan berusaha melalui sitem OSS RBA dan non perizinan berusaha diluar sistem OSS RBA; c. menerbitkan produk pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penolakan permohonan layanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan; e. penandatanganan dokumen Perizinan berusaha dan non perizinan berusaha baik secara elektronik maupun non elektronik; f. memberikan sanksi berupa peringatan, pembekuan, dan pencabutan dokumen perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang telah diterbitkan baik melalui sistem OSS RBA maupun diluar sistem OSS RBA; g. menangani pengaduan masyarakat atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya.

(6) Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.